Dibalik pembelajaran dari berbagai aktivitas

Palu – Salah satu kegiatan Country Coordinating Mechanism (CCM)–yang dibentuk Indonesia dalam mengkoordinasikan dan memfasilitasi dana hibah dari Global Fund–adalah kunjungan ke daerah yang mendapatkan bantuan tersebut (FOV-Field Oversight Visit). Seluruh anggota CCM melaksanakan itu. Kami mendapatkan tugas di daerah Sulawesi Tengah dengan komposisi Tim yaitu Russell Vogel (USAID), Dr. Emil Tjitra (Balitbang Kemkes/TWG-technical working group Malaria), Masrul Huda (UIN Hidayatullah/TWG TB) dan Nefos Daeli (PGI/TWG AIDS).

Global Fund adalah lembaga internasional yang membantu pendanaan pemberantasan dan penanggulangan 3 penyakit ‘besar’ yang melanda negara berkembang, yaitu HIV AIDS, Malaria dan TB. Salah satu negara penerima dana tersebut adalah Indonesia. Untuk mengkoordinasikan pendanaan itu, pemerintah membentuk CCM, terdiri dari pemerintah (lintas departemen) dan lembaga swadaya masyarakat (LSM). Untuk LSM terdiri dari organisasi dan komunitas: organisasi profesi, asosiasi, organisasi berbasis iman, komunitas penderita. Saya mewakili gereja di Indonesia (PGI).

Penerima dana hibah ini adalah pemerintah dan LSM atau organisasi kemasyarakatan. Penerima dana disebut Principals Recipient (PR). Struktur dibawahnya adalah Sub-Recipient (SR), Sub-sub-Recipient dan Unit Pelayanan (health facilities). Sekarang ini dana hibah ini telah berlangsung 10 putaran (round).

Di Palu, Tim mendapat kesempatan bertemu dengan Wakil Gubernur (Ketua Harian Komite Penanggulangan AIDS Provinsi), Kepala Dinas Kesehatan staf, khususnya pengelola dan pelaksana ketiga program di lapangan (provinsi dan kabupaten Donggala). Kami juga bertemu dengan Manajemen RS Undata yang mengkoordinasikan pelaksanaan Klinik VCT dan perawatan pasien AIDS. Komunitas masyarakat juga bertemu dengan Isaiah, NU, PKBI dan komunitas risiko tinggal di eks lokalisasi Tondo.

Kami mendapat kesempatan berdiskusi dan berupaya menunukkan solusi dari masalah dan hambatan yang diperlukan di lapangan. Secara umum pelaksanaan program ini berjalan baik dan mendapat respon dari pemerintah. Bahkan pemerintah (Provinsi dan Kabupaten) menyisihkan sebagian APBD untuk membantu pendanaan program ini untuk lokasi atau item kegiatan yang belum terjangkau. Akan tetapi karena APBD sangat rendah dibandingakan daerah lain, terasa bahwa tiba program masih sangat terbatas. Sebagai contoh untuk klinik VCT hanya ada di Donggala dan Palu. Perawatan dan rujukan ARV hanya ada di RS Undata (Palu), padahal daerah ini memiliki wilayah yang sangat luas. Fasilitasi dan infrastruktur sangat terbatas. Untuk daerah tertentu menuju ke Palu harus ditempuh dalam 1-2 hari. Tentunya upaya pengobatan dan perawatan sangat terlambat. Peru juga diapresiasi respon masyarakat sangat tinggi. Untuk Pos Malaria Desa (posmaldes) dengan kegiatan pembagian kelambu sangat dibantu ole masyarakat. Mereka sangat merasakan kelambu itu. Kasus penyakit malaria menurun tajam. (***)