Jalan Berliku Mengembalikan Daulat Rakyat

Solo – Pada akhirnya Presiden SBY mengeluarkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang, disingkat Perppu tentang Pilkada Langsung. Perppu ini disebutkan jauh lebih lengkap dari UU tentang hal yang sama sebelumnya yang diusulkanan Fraksi Demokrat “Pilkada Langsung dengan 10 Perbaikan”, yang ditolak menjadi salah satu opsi, dan menjadi kontroversi karena fraksi ini memilih walk out waktu pengambilan keputusan pada Sidang Paripurna DPR Pengesahan UU Pilkada Tidak Langsung.

Perppu ini merupakan akomodasi dari reaksi rakyat terhadap penolakan UU Pilkada Tidak Langsung yang baru saja diputuskan oleh DPR RI. Reaksi keras masyarakat dialamatkan kepada Partai Demokrat—yang memilih walk out pada pengambilan keputusan, yang berarti memberi keunggulan pada Koalisi Merah Putih (KMP), gabungan partai yang mengusung opsi Pilkada Tidak Langsung. Reaksi keras yang sama juga ditujukan kepada SBY, yang sebenarnya memiliki kekuatan tunggal, baik sebagai Ketua Umum Partai Demokrat, maupun sebagai Presiden, untuk menggagalkan opsi “Tidak Langsung”. Tetapi ini tidak dilakukan sebagaimana pernyataan diunggah di YouTube menjelang pengambilan keputusan itu. Demikian juga SBY tidak menggunakan otoritas sebagai presiden kepada Kementerian Dalam Negeri, untuk mengembalikan Pilkada Langsung pada waktu proses pembahasan.

Dalam UU ini disebutkan bahwa pemilihan kepala daerah (provinsi, kabupaten, kota) dilakukan oleh DPRD provinsi, kabupaten, kota, seperti pada masa Orde Baru. Padahal salah satu agenda yang diperjuangkan pada saat reformasi 8 tahun yang lalu, adalah mengembalikan kedaulatan kepada rakyat, yang selama ini dimonopoli oleh oligarki elite partai, termasuk pemilihan pemimpin (kepala daerah) kepada rakyat.

Reaksi keras itu dilihat oleh Presiden sebagai keadaan genting dan memaksa, dalam konsideran Perppu. Dengan demikian melalui kewenangan “subyektif” yang diatur dalam Konstitusi, Presiden dapat mengeluarkan Perppu. Keadaan genting dimaksud adalah dengan Pilkada Tidak Langsung merusak sendi daulat rakyat, apalagi sudah dinikmati rakyat selama kurang lebih 8 tahun.

Akan tetapi sebagian publik meragukan motif dan alasan penerbitan Perppu tersebut. Bila tidak ada reaksi keras, melalui media sosial yang ditujukan kepada presiden, SBY tidak akan “berpikir keras” mencari cara untuk mengembalikan Pilkada Tidak Langsung menjadi Langsung.  Sebagian pengamat melihat, bahwa aksi walk out dan Perppu itu berkaitan satu dengan yang lain. Pilihan walk out itu adalah strategi SBY (dan Demokrat) untuk mendapatkan posisi pimpinan DPR dari KMP, karena memberi “jalan” keunggulan KMP pada saat voting. Padahal sebenarnya Demokrat tidak termasuk dalam disain KMP untuk mendapatkan kursi itu, karena Demokrat tidak menyebutkan diri secara eksplisit bergabung de dalam koalisi tersebut. Demokrat memposisikan diri sebagai “penyeimbang”. Strategi ini terbukti berhasil. Demokrat mendapatkan posisi sebagai Wakil DPR, yang dijabat oleh Agus Hermanto, anggota keluarga besar SBY dari pihak isteri.

Strategi lain adalah mengembalikan citra SBY yang “runtuh” ketika di bully  rakyat karena tidak tegas antara pernyataannya dan kenyataan. Dengan Perppu, Pilkada dikembalikan kepada mekanisme Langsung, yang berarti memberi kesan kepada rakyat Indonesia, bahwa SBY sungguh memperhatikan kehendak rakyat. SBY memberi pesan bahwa, kontroversi walk out Demokrat bukan kehendak pribadinya ataupun partainya, tetapi menimpakan kesalahan kepada pihak lain, yaitu partai-partai lain di Parlemen yang tidak mendukung Pilkada Langsung 10 Perbaikan. SBY berdalih bahwa Perppu adalah bukti kesetiaan dan keseriusan kepada cita-cita reformasi.

Apapun cerita dan analisis di balik itu, yang pasti dengan Perppu ini, Pilkada Langsung sekarang yang berlaku sebagaimana dikehendaki rakyat. Persoalannya adalah masa berlaku Perppu ini terbatas, sangat tergantung pada DPR apakah menerima atau tidak, yang pembahasannya diagendakan sebagaimana dalam Konsititusi adalah pada masa persidangan DPR berikutnya. Bila DPR menerima maka Perppu itu menjadi UU, bila tidak, maka kemungkinan yang terjadi adalah kembali kepada Pilkada Tidak Langsung sebagaimana yang diputuskan Paripurna atau terjadi kekosongan hukum terhadap mekanisme Pilkada. Ini adalah perdebatan berikutnya dari para ahli dan stakeholder lain.

Solusinya penguatan lobby menyamakan persepsi dan menghimpun dukungan terhadap Perppu ini. Disini SBY memiliki posisi penting dan strategis, dan sekaligus menunjukkan keseriusan terhadap penerbitan UU ini, yang walaupun salah satu kekuatan yang sangat berpengaruh yaitu sebagai presiden berakhir pada tanggal 20 Oktober 2014 mendatang. Itu berarti mitra DPR untuk membahas Perppu ini adalah presiden berikutnya yaitu Jokowi dan JK. SBY melalui Demokrat harus memainkan peran dan proaktif agar Perppu ini disetuji DPR.

Kalau pun tidak berhasil, alternatif lain adalah melalui judicial review di MK. Ini pun tidak mudah, tergantung pada persepsi dan penafsiran Hakim di MK, baik Perppu maupun UU Pilkada Tidak Langsung. Belum lagi kalau, sebagian hakim MK bersifat partisan karena beberapa diantaranya adalah aktivis partai yang mendukung KMP, walaupun sudah menyataka mengundukan diri pada waktu dipilih menjadi Hakim MK.

Karena itu, terhadap kedua solusi ini membutuhkan dukungan dari rakyat. Sebab disadari sepenuhnya bahwa sistem politik Indonesia masih memberikan kekuasaan besar kepada oligarki elite dan partai, yang kalau tidak didesak dan ditekan rakyat, oligarki ini bergerak untuk kepentingannya sendiri. Ini adalah jalan berliku dan terjal memperjuangkan hak-haknya. Jangan menyerahkan hak itu diperjuangkan pihak lain, karena bisa hilang ditelan kepentingan. ***)

  1. No trackbacks yet.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: