Menyongsong Munas VIII Pelkesi di Palangkaraya

Solo – Pada tanggal 17 September 2013 Pelkesi (Persekutuan Pelayanan Kristen Untuk Kesehatan di Indonesia) menyelenggarakan “hajatan” nasional yaitu Musyawarah Nasional (Munas) di Palangkaraya, Kalimantan Tengah. Hajatan ini adalah yang kedelapan sejak organisasi ini dideklarasikan pada tahun 1983 di Balige Sumatera Utara. Penyelenggaraan Munas Pelkesi di Kota Palangkaraya pada saat ini adalah juga pertama kali sejak berdiri. Selama ini, Munas dilaksanakan secara bergantian di Sulawesi Utara, Jawa Tengah – Daerah Istimewa Yogyakarta, Jawa Barat atau di Jakarta. Akan tetapi sejak Munas terakhir pada tahun 2008, dan dilanjutkan Munas pada tahun 2013, hajatan ini mulai bergeser dari poros tersebut, yaitu di Medan Sumatera Utara (tahun 2008) dan sekarang di Palangkaraya Kalimantan Tengah (2013). Pertimbangan pelaksanaan acara ini pada poros itu, adalah konsentrasi keberadaan Unit Kesehatan Kristen (UPK), yang secara alami baru-membahu berbagi sumber daya, yaitu personil kepanitiaan dan pembiayaan untuk event lima-tahunan ini. Walaupun di Palangkaraya, hanya memiliki 2 UPK balai kesehatan (klinik), tetapi dukungan penuh dari Sinode Gereja Kristen Evangelis dan dan UPK lain di Wilayah II (meliputi DKI, Jabar, Lampung dan Kalimantan Tengah), Munas kali ini dari sisi penyelenggaraan bisa dipastikan akan berjalan dengan baik.

Akan tetapi Munas ini tidak hanya dilihat dari sisi penyelenggaraan, tetapi juga dari sisi substansi, yaitu keputusan dan kebijakan pelayanan kesehatan yang dihasilkan, disamping persekutuan dan kebersamaan yang dibangun selama acara berlangsung. Sebab Munas merupakan forum para anggota berkumpul membicarakan masalah, kebutuhan dan strategi pada waktu mendatang terhadap pelayanan Kristen di bidang kesehatan. Semua lembaga pelayanan Kristen di bidang kesehatan, yaitu yayasan (dan badan pendiri), UPK dan institusi penunjang (Fakultas Kedokteran, Sekolah Tinggi Kesehatan dan Unit Pengembangan Kesehatan Masyarakat), berhimpun dan bersekutu bersama dalam persekutuan ini. Lembaga-lembaga ini memiliki komitmen dan tekad bersama untuk menyelenggarakan pelayanan kesehatan yang holistik dan menyeluruh bagi masyarakat. Ini adalah tugas dan panggilan dari diakonia-gereja. Dengan demikian masyarakat yang dilayani sungguh merasakan kasih dan anugerah Tuhan dalam proses penyembuhan tersebut dan mendapatkan derajad kesehatan yang optimal.

Pelkesi didirikan pada tahun 1983 sebagai “puncak” dari pertemuan (konsultasi) yang dilaksanakan beberapa kali sebelumnya dari lembaga-lembaga tersebut, khususnya UPK RS. Di Balige disadari bahwa lembaga ini membutuhkan wadah bersama yang menghimpun potensi gereja di bidang kesehatan untuk berbagi dan mengkatkan pelayanan kepada masyarakat tanpa dibatasi tembok-tembok dogmatika dan denominasi gereja. Tiga puluh tahun tekad itu tetap berlangusung, dan kini di Palangkaraya akan diteguhkan lagi tekad itu untuk berjalan bersama ke depan.

Banyak agenda yang perlu dikaji dan dipikirkan untuk menjamin pembaharuan komitmen itu tetap berjalan ke depan. Agenda ini meneguhkan keberadaan pelayanan UPK di bidang kesehatan di masyarakat dan bangsa, dan sekaligus akan mengefektifkan tugas dan panggilan Pelkesi memfasiltiasi UPK dan menyuarakan keberpihakan kepada masyarakat terhadap pelayanan kesehatan yang adil dan bermutu serta berkesinambungan.

Pelkesi selama ini ditopang melalui kerjasama program dengan pihak “luar” (overseas donor agencies). Hampir 80% biaya program dan operasional diback up melalui kerjasama ini. Dari tahun ke tahun jumlahnya stagnan, sementara kebutuhan pembiayaan program dan operasional terus bertambah. Ini adalah tantangan pertama yang harus dikaji dalam Munas ini. Memang, sejak awal sudah disepakati sumber utama menjalankan organisasi Pelkesi adalah dari sharing of resources dari UPK dan gereja, akan tetapi jumlah yang diperoleh tidak cukup memadai bila dibandingkan dengan perkembangan kebutuhan pelayanan. Boleh dikatakan bahwa bila kerjasama program dari pihak “luar” tidak ada, keberadaan Pelkesi akan menjadi stagnan. Upaya untuk mendiversifikasikan dan mengembangkan program kerjasama tidak hanya dengan donor yang sekarang ini, tetapi juga donor baru perlu dipikirkan dalam Munas ini. Akan tetapi pengembangan ini tidak bisa terjalin begitu saja, diperlukan kemampuan mengangkat isu-isu baru yang sesuai dengan mandat dari donor agenicies ini, disamping kemampuan mengelola program tesebut secara akuntabel, transparan dan dipercaya.

Isu lain adalah pengembangan keanggotaan yang tidak hanya bertumpu kepada lembaga saja, tetapi juga perseorangan yang bekerja sebagai pegawai negeri sipil dan swasta, yang mungkin jumlahnya hampir menyamai jumlah tenaga profesional kesehatan yang bekerja di UPK, anggota Pelkesi selama ini. Perseorangan ini menyebar di seluruh nusantara dari berbagai profesi. Ini sangat potensial menggerakkan arak-arakan perjuangan pelayanan kesehatan yang holistik dan menyeluruh. Keanggotaan ini memang telah diakomodasi dalam AD dan ART Pelkesi, akan tetapi belum dapat dioperasionalkan. Dibutuhkan turunan dan penjabaran lebih jauh, misalnya pengaturan tentang hak dan kewajiban, model pengorganisasian anggotan ini dan pemetaaan wilayah. Berbeda dengan UPK, yang keanggotaan perseorangan terakomodasi dalam lembaga di UPK nya, sementara bila bekerja di insititusi pemerintah ataupun swasta, pengorganisasian seperti ini belum bisa diterapkan.

Fokus perhatian lain adalah kesiapan UPK pada pemberlakuan Sistem Jaminan Sosial Nasional (SJSN) pada tahun 2014. Dalam sistem ini, pemerintah disamping dengan RS (pemerintah), tetapi juga RS swasta (temasuk UPK Pelkesi) menjadi mitra dalam mengobati dan merawat pasien (masyarakat). Persyaratan menjadi mitra ini cukup berat, dan tidak semua UPK Pelkesi mampu memenuhi persyaratan tersebut. Ini yang harus dipikirkan cara yang paling efektif untuk memberdayakan UPK Pelkesi agar dapat menjadi mitra strategis pemerintah menyelenggarakan SJSN itu. Disampin itu, perlu diperjuangkan “insentif” yang diberikan pemerintah kepada RS keagamaan dan kemanusiaan (termasuk UPK Pelkesi) yang dengan setia melaksanakan kebijakan pemerintah melayani masyarakat yang miskin di pedesaaan dan pedalaman, yang di beberapa daerah belum dijangkau pemerintah. Pemberlakuan yang sama dengan RS swasta pada umumnya, disamping memberi kesan ketidak-adilan tetapi juga akan mengurangi efektifitas dan kesinambungan pelayanan UPK ini ke depan.

Hal yang tidak bisa dielakkan adalah keberadaan Sekretariat Nasional (Seknas). Selama ini Seknas ini melekat di UPK, sebagai salah bentuk sharing of resources. Dalam perjalanan Pelkesi selama ini, Seknas dalam jangka waktu lama berada di RS Bethesda Yogyakarta, dan RS PGI Cikini. Akan tetapi sejak 2011 Seknas ini berpindah ke RSU FK-UKI di Cawang Jakarta, dan tahun 2013 pindah lagi ke Balkesmas Cikini di Tanjung Barat Jakarta Selatan. Tidak terhitung berapa kali Seknas selalu berpindah tempat. Sebagai organisasi yang miliki jaringan yang kuat dan kebanggaan gereja, mestinya perpindahan ini disikapi dengan bijak. Wacana yang mengharuskan berada dalam lingkungan UPK perlu direview kembali. UPK juga bertumbuh dan berkembang searah dengan perkembangan pelayanan. Kebutuhan ruang dan bangunan pun demikian. Tidak jarang dalam memenuhi kebutuhan tersebut, keberadaan Seknas sedikit “dipinggirkan” ke tempat lain. Padahal perpindahan itu telah mengganggu efektifitas pekerjaan di Seknas. Proses perpindahan dokumen, set up infrastruktur dan penataan kembali dokumen dan file (belum terhitung kalau ada yang tercecer) sangat mempengaruhi pekerjaan Seknas. Komunikasi dan respon cepat terhadap pertanyaan dan kerjasama yang mitra menjadi tertunda dalam waktu yang lama, yang ini akan mempertaruhkan kreditbilitas lembaga. Dalam Munas mestinya memutus wacana di dalam atau di luar UPK, keberadaan UPK. Ini harus dibicarakan secara serius dalam Munas VIII ini.

Yang tidak kalau penting adalah personil di kepengurusan dan Seknas. Para personil inilah yang mengeksekusi keputusan dan kebijakan organisasi dan pelayanan Munas. Salah satu yang cukup membanggakan dan salah satu sumber kekuatan Pelkesi adalah sharing of resources: yang kuat membantu yang lemah, yang ada membantu yang tidak ada. Ini sudah berlangsung dalam waktu lama. Secara alamiah personil ini juga akan berganti. Akan tetapi menjelang Munas ini belum ditemukan “sosok” sebagai bagian dari proses regenerasi. Padahal di UPK proses regenerasi sudah berjalan dengan cepat. Ini tantangan Munas mempercayakan generasi “baru” yang sebenarnya telah terbukti dalam pengembangan UPK selama ini. Keberanian terhadap hal ini sangat diperlukan. (***)

 

    • sigidwidodo
    • September 16th, 2013

    Wah persoalannya mirip JKLPK juga ya..

    • Iya Mas Sigid. Hampir semua lembaga/forum yang difasilitasi PGI pada awalnya dan kemudian mandiri (independent), mengalami kondisi seperti itu. Hanya cara merespon-nya, Pelkesi sedikit lebih progresif karena memiliki UPK yang relatif sudah settle. Itu yang terjadi pada Munas sebelumnya. Saya berharap pada Munas ini ada sesuatu “one step ahead” lagi.

  1. No trackbacks yet.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: