Bingung Aku Menjawab, Pokja Mengapa Demikian?

Jakarta – Konas X JKLPK baru saja berakhir, yang menghasilkan sejumlah keputusan tentang arah dan starategis “jejaring” 3 tahun ke depan. Salah satu keputusan itu adalah Kelompok Kerja (Pokja) yang memfasilitasi Jejaring secara nasional.

Terhadap keputusan itu, telah menimbulkan banyak pertanyaan dari sebagian peserta, yang mestinya ditujukan kepada Konas atau paling tidak pada waktu Laporan Panitia Nominasi–yang berjumlah 12 orang mewakili region. Tetapi tidak juga memungkinkan karena pada pengantar Sidang Komisi dan Panitia, disebutkan bahwa Hasil Panitia Nominasi adalah bersifat final.

Karena sistem dan mekanismenya demikian, pertanyaan tersebut tidak terungkap ke permukaan pada pembahasan Pleno. Berbeda dengan Laporan Komisi dan Panitia lain, pembahasannya tajam dan konstruktif, walau penuh perdebatan.

Pada Laporan Nominasi, sebaliknya yang terjadi, pertanyaan dan protes di luar persidangan. Konyolnya, protes dan pertanyaan itu ditujukan kepadaku, dimana aku juga tidak mampu menjawabnya. Ak bingung menjelaskan.

Pertanyaannya kurang lebih demikian:
1. Mengapa personil Pokja 2 orang dari Jateng dan DIY, dan 2 orang dari NTT? Apakah hanya dari 2 wilayah itu yang kompeten dan profesional diantara 225 peserta Konas?
2. Disepakati dalam Pleno, bahwa untuk memenuhi pertimbangan keseimbangan gender, maka perempuan direkrut 2 orang ke dalam Pokja, tetapi dalam Hasil Nominasi hanya 1 orang?
3. Salah seorang yang diumumkan itu adalah pak Soleman Dethan, yang sudah 2 periode sebagai Pokja, dan pada periode terakhir tidak aktif dalam berjejaring, mau dan dipilih lagi?
3 Pdt. Nabot, yang sekarang dipindahkan sebagai pendeta jemaat, bukan fungsionaris Departemn Diakonia Sinode GKI Papua, apakah mendapat mandat dari lembaga sinode GKI Papua.
4. Bayu, dari CD Bethesda yang sekarang sebagai Koordinator Region, dan masih 1 tahun lagi akan berakhir periode, padahal disebut2 dalam Pleno bahwa regionlah yang harus dikuatkan. Belum lagi, kebijakan Yakkum (yang memayungi CD Bethesda) yang mengharuskan ijin bagi karyawan bila menjabat atau aktif di lembaga lain, bila mewakili kelembagaan, apakah sudah mendapatkan mandat?
5. Katanya reorganisasi sistim Jejaring–dari 16 orang ke 7 orang– dimaksudkan untuk efisiensi dan efektifitas (paling tidak dalam hal dana), apakah dengan komposisi 2 dari NTT, 2 Jateng & DIY dan 1 dari Papua, biayanya sama saja?

Aku bingung menjawabnya karena aku tidak ikut dalam Panitia Nominasi. Lagipula bukan juga Pokja. Janganlah kepadaku ditujukan pertanyaan itu. Tetapi saya bisa mengerti kalau banyak pertanyaan salah alamat karena tidak ada tempat lain juga untuk bertanya, karena Konas sudah selesai.

Lebih tajam lagi ada pertanyaan, sub tema Konas menekankan tentang demokrasi substansial, bukan prosedural. Sangat didengungkan sepanjang Konas. Akan tetapi hasil Panitia Nominasi justru menghasilkan demokrasi prosedural, artinya secara mekanis, Pokja yang dipilih legal, tetapi secara substansi tidak. Paling tidak dalam hal resistensi kelembagaan (dan wilayah) dan konsistensi pada pokok pikiran sub tema yang dibahas dalam Konas. (***)

  1. No trackbacks yet.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: