Konas JKLPK X Berakhir, Tugas Selesai

Jakarta – Konsultasi Nasional (Konas) Jaringan Kerja Lembaga Pelayanan Kristen di Indonesia (JKLPK), yang dilenggarakan pada tanggal 7-10 Oktober 2010 di Taman Mini Indonesia Indah (TMII) Jakarta, kemarin malam berakhir dan ditutup secara resmi. Dengan demikian, tugas sebagai Ketua Kelompok (Kerja) juga berakhir, yang walaupun dimungkinkan untuk dipilih kembali–sebagaimana diatur dalam sistim organisasi dan kelembagaan–tetapi tidak menggunakan “peluang” itu. Saya tidak berminat dan bersedia untuk dipilih 2 periode lagi. Ini adalah prinsip saya yang harus dipegang teguh, dan diharapkan menjadi tradisi yang baik bagi JK LPK pada waktu mendatang. Cukup 1 periode.

Konas yang diselenggarakan saat ini adalah pertemuan ke-10 secara nasional dari partisipan-partisipan di seluruh tanah air, yaitu Lembaga Pelayanan Kristen (LPK)–dilembaga lain disebut anggota–yang dilaksanakan sekali dalam 3 tahun. Dalam pertemuan ini, disamping beribadah dan memuji kebesaran Allah, para partisipan merefleksikan dan mengkaji hal-hal yang sudah dilakukan, yang sekaligus menjadi sarana pembelajaran untuk pengembangan diri baik secara personal maupun kelembagaan; internal dan eksternal. Pada saat yang bersamaan, partisipan juga mengkritisi keadaan masyarakat dan bangsa yang sedang berlangsung, dan kecenderungannya pada waktu mendatang. Studi itu akan menjadi referensi dalam menyusun kebijakan dan strategi yang tepat bagi pelayanan Jaringan pada waktu mendatang. Dengan itu diharapkan keadaan masyarakat dan bangsa Indonesia menjadi lebih baik dan maju pada waktu mendatang, yaitu keadaan yang adil, damai dan demokratis.

Konas tahun 2010, dihadiri oleh 225 peserta dari 175 Lembaga Pelayanan Kristen (LPK) di Indonesia. LPK adalah lembaga diakonia gereja–yang dulu dikenal sebagai Departemen Partisipasi Pembanguan (Parpem)–baik yang berada dalam “payung” gereja, maupun para aktivis Kristen yang peduli terhadap persoalan sosial, ekonomi, politik, budaya dan lingkungan hidup.

Konas ini memusatkan perhatian kepada persoalan demokrasi substansial dan pluralisme dalam kebangsaan Indonesia yang berdaulat. Ini adalah isu aktual yang dihadapai masyarakat dan bangsa dewasa ini. Demokrasi harus mengangkat harkat kemanusiaan masyarakat. Demokrasi yang dilaksanakan di Indonesia bukan domokrasi prosedural, yang menekankan kepada prosedur dan kuantitas–yang pada akhirnya merujuk kepada mayoritas dan minoritas–tetapi harus substansial. Artinya, bila demokrasi itu tidak menjunjung tinggi hak azasi manusia, maka perlu dipertanyakan demokrasi yang dilaksanakan.

Bangsa Indonesia terdiri dari berbagai suku, ras dan agama. Juga tinggal di berbagai daerah, pulau, budaya, dan juga status sosial ekonomi. Bangsa dan rakyat Indonesia memiliki hak dan telah memberikan kontribusi yang sama di dalam membangun bangsa Indonesia. Sumbangan yang diberikan tidak hanya materi dan harta benda, tetapi juga pengorbanan jiwa dan raga. Kepelbagaian dan keragaman ini telah diatur dalam Konstitusi kita, yaitu Undang-Undang Dasar 1945. Sesuatu yang tidak elok bagi sebagian kelompok masyarakat, bila  tidak mengakui keberadaan kelompok masyarakat lain, apapun alasannya. Sebaliknya sebagian kelompok masyarakat lain tidak perlu merasa “kecil-hati”, yang mungkin karena merasa minoritas dari sisi kuantitas.  Semua komponen bangsa dan masyarakat mestinya bahu-membahu, isi-mengisi di dalam memelihara, menjaga dan membangun Negara Indonesia.

Pada Konas ini disepakati 8 isu strategis sebagai acuan bagai seluruh “jejaring” dalam memperkuat dan mengembangkan kegiatan-kegiatan di masyarakat dan gereja. Disamping itu juga disepakati “Seruan” kepada Gereja dan Pemerintah, untuk bahu-membahu mendorong pluralisme dan demokrasi yang substansial di Indonesia.

Yang paling mendasar juga secara internal adalah perubahan sistem organisasi dan kelembagaa. Rekrutmen LPK sebagai partisipan (baca: anggota), harus memiliki entitas hukum dan telah memiliki program serta memenuhi kewajiban iuran anggota. Artinya, Konas memikirkan bahwa partisipan yang bergabung sungguh-sungguh menghayati makna berjejaring. Jejering ini adalah jejaring lembaga yang bekerja; memiliki program. Bila tidak, maka bukan menjadi bagian dari jejaring. Ketentuan itu bisa juga dartikan, bahwa di dalam jejerinng, tidak begitu mudah menerima anggota, yang pada akhirnya juga akan mengganggu dan memberatkan jejaring.

Hal lain adalah jumlah Kelompok Kerja (Pokja), yang hampir 20 tahun merupakan representasi regional dengan jumlah 16 orang, diubah menjadi berdasarkan kompetensi dan perimbangan gender, yang hanya berjumlah 7 orang. Ini adalah lonjakan luar biasa. Dengan demikian diharapkan jejaring ini lincah dan dinamis; efisien dan efektif. Pokja yang terpilih, secara internal membagi peran dan tugas masing-masing. Diharapkan dalam waktu yang tidak terlalu lama, susunan Pokja ini segera diinformasikan dan diumumkan. Kesepakatan komposisi ini bisa menjadi indikator pertama tentang kiprah dan efektifitas jejaring ke depan. (***)

  1. No trackbacks yet.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: