Segmentasi Masyarakat Nias Barat Dalam Pilkada ?

Jakarta – Pemerintah Daerah dan masyarakat Nias Barat sedang mempersiapkan Pilkada, memilih bupati (dan wakil bupati) definitif. Nias Barat merupakan daerah otonomi “baru”, dari pemekaran Kabupaten Nias.

Salah satu tugas Pelaksana Tugas (Plt) Bupati adalah mempersiapkan penyelenggaraan Pilkada. Karena status otonomi baru, penunjukan plt ini adalah berada dalam wewenang gubernur, yang mengusulkan kepada Mendagri, PNS yang kompeten dan memenuhi syarat administrasi (eselon). Dalam proses itu, bukan rahasia terjadi tarik-menarik kepentingan dari masyarakat Nias Barat, termasuk dari Pemda Nias. Dan pada akhirnya Mendagri menunjuk Faduhusi Daeli, sebagai pelaksana tugas Bupati dengan tiga utama, yaitu; (i) mempersiapkan organisasi dan tata pemerintahan kabupaten, (ii) mempersiapkan DPRD Kabupaten, dan (iii) mempersiapkan Pilkada. Untuk melaksanakan tugas itu diberi waktu 1-2 tahun, khususnya mendapatkan pemimpin daerah definitif.

Terlepas dari tarik-menarik pengaturan teknis pelaksanaan Pilkada–yang sedang beangsung sekaran ini–antara KPU, Badan Pengawas dan Mendagri, komunitas dan masyarakat Nias Barat sedang ancang-ancang kuda-kuda. Mulai dari rebutan pimpinan DPC partai politik. Karena ini menjadi “kendaraan” pengajuan calon, sebagaimana diatur undang-undang, walau tetap diberi peluang pengajuan melalui calon-independen.

Segmentasi masyarakat Nias Barat, bisa dipetakan 3 kategori besar, berdasarkan asal-usul kecamatan, yaitu Mandrehe, Sirombu dan Moi. Walau pada akhirnya masing-masing kecamatan ini dibagi lagi dalam beberapa kecamatan (pemekaran), sehingga memenuhi syarat menjadi daerah otonomi baru kabupaten.

Mayoritas penduduk berdasakan jumlah adalah Mandrehe, kedua Sirombu dan Moi. Para kandidat berlomba-lomba merujuk kepada referensi asal kecamatan. Strategi yang dikembangkan adalah pembagian kekuasaan (posisi) untuk 3 posisi yaitu bupati, wakil-bupati dan sekda. Untuk posisi terakhir tidak termasuk dalam pemilihan, tetapi akan ditentukan oleh bupati terpilih, bersama DPRD. Tetapi sebelum pemilihan, posisi ini sudah diset, sebagai bagian strategi pemenangan.

Tarik-menarik dan pembagian posisi ini sedang hangat di dalam masyarakat. Persoalannya adalah bila pembagian kekuasaan itu karena reaksi emosional semata-mata, berdasarkan jumlah penduduk. “Karena jumlah kami banyak, maka wajar lah kalau kami yang mendapatkan posisi ini dan itu” kira-kira demikian cara menarik dukungan dari daerah tertentu.

Padahal sebenarnya tidak bisa juga diklaim referensi itu hitam-putih. Pengembangan kekerabatan karena pernikahan antara satu daerah dan daerah lainnya, batas teritorial (kecamatan) menjadi tipis. Tetapi karena strategi politik, isu ini diangkat ke permukaan.

Padahal memimpin Nias Barat mestinya tidak demikian. Yang penting adalah akseptabilitas masyarakat dan kompetensi serta karakter. Unsur-unsur ini yang harus dinilai masyarakat.

Tetap menarik karena Pilkada kali ini adalah baru pertama dilaksanakan. Pertanyaan hipotesis adalah apakah segmentasi kedaerahan ini yang menonjol dalam Pilkada ini atau unsur rasionalitas di atas. (***)

  1. No trackbacks yet.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: