Field Oversight Visit CCM di Sulawesi Tengah

image

Palu – Salah satu kegiatan Country Coordinating Mechanism (CCM)–yang dibentuk Indonesia dalam mengkoordinasikan dan memfasilitasi dana hibah dari Global Fund–adalah kunjungan ke daerah yang mendapatkan bantuan tersebut (FOV-Field Oversight Visit). Seluruh anggota CCM melaksanakan itu. Kami mendapatkan tugas di daerah Sulawesi Tengah dengan komposisi Tim yaitu Russell Vogel (USAID), Dr. Emil Tjitra (Balitbang Kemkes/TWG-technical working group Malaria), Masrul Huda (UIN Hidayatullah/TWG TB) dan Nefos Daeli (PGI/TWG AIDS).

Global Fund adalah lembaga internasional yang membantu pendanaan pemberantasan dan penanggulangan 3 penyakit ‘besar’ yang melanda negara berkembang, yaitu HIV AIDS, Malaria dan TB. Salah satu negara penerima dana tersebut adalah Indonesia. Untuk mengkoordinasikan pendanaan itu, pemerintah membentuk CCM, terdiri dari pemerintah (lintas departemen) dan lembaga swadaya masyarakat (LSM). Untuk LSM terdiri dari organisasi dan komunitas: organisasi profesi, asosiasi, organisasi berbasis iman, komunitas penderita. Saya mewakili gereja di Indonesia (PGI).

Penerima dana hibah ini adalah pemerintah dan LSM atau organisasi kemasyarakatan. Penerima dana disebut Principals Recipient (PR). Struktur dibawahnya adalah Sub-Recipient (SR), Sub-sub-Recipient dan Unit Pelayanan (health facilities). Sekarang ini dana hibah ini telah berlangsung 10 putaran (round).

Di Palu, Tim mendapat kesempatan bertemu dengan Wakil Gubernur (Ketua Harian Komite Penanggulangan AIDS Provinsi), Kepala Dinas Kesehatan staf, khususnya pengelola dan pelaksana ketiga program di lapangan (provinsi dan kabupaten Donggala). Kami juga bertemu dengan Manajemen RS Undata yang mengkoordinasikan pelaksanaan Klinik VCT dan perawatan pasien AIDS. Komunitas masyarakat juga bertemu dengan Isaiah, NU, PKBI dan komunitas risiko tinggal di eks lokalisasi Tondo.

Kami mendapat kesempatan berdiskusi dan berupaya menunukkan solusi dari masalah dan hambatan yang diperlukan di lapangan. Secara umum pelaksanaan program ini berjalan baik dan mendapat respon dari pemerintah. Bahkan pemerintah (Provinsi dan Kabupaten) menyisihkan sebagian APBD untuk membantu pendanaan program ini untuk lokasi atau item kegiatan yang belum terjangkau. Akan tetapi karena APBD sangat rendah dibandingakan daerah lain, terasa bahwa tiba program masih sangat terbatas. Sebagai contoh untuk klinik VCT hanya ada di Donggala dan Palu. Perawatan dan rujukan ARV hanya ada di RS Undata (Palu), padahal daerah ini memiliki wilayah yang sangat luas. Fasilitasi dan infrastruktur sangat terbatas. Untuk daerah tertentu menuju ke Palu harus ditempuh dalam 1-2 hari. Tentunya upaya pengobatan dan perawatan sangat terlambat. Peru juga diapresiasi respon masyarakat sangat tinggi. Untuk Pos Malaria Desa (posmaldes) dengan kegiatan pembagian kelambu sangat dibantu ole masyarakat. Mereka sangat merasakan kelambu itu. Kasus penyakit malaria menurun tajam. (***)

Lokakarya Tips dan Tricks Masuk Dunia Kerja untuk Anggota GMKI

Jakarta – Pada hari Jumat, 1 Juli 2011 yang lalu, diselenggarakan Lokakarya Tips dan Tricks Masuk dunia kerja di Hotel Blue Sky Jakarta. Kegiatan ini merupakan salah satu upaya yang dilakukan Perkumpulan Senior GMKI memfasilitasi anggota GMKI masuk dunia kerja. Dengan itu pula, bisa juga menjadi model untuk membangun hubungan dan posisi hubungan kelembagaan Senior dan GMKI.

Dalam beberapa pembicaraan disimpulkan, output GMKI, termasuk senior–anggota yang dua tahun telah menyelesaikan kuliah selama–belum siap memasuki dunia kerja yang nyata. Bahkan tidak jarang gagal seleksi pada tahap awal. Kendala utama pada seleksi tahap awal, yaitu administrasi (index prestasi), menulis surat lamaran, wawancara dan tes psikologi. Ini tahap yang krusial.

Saya percaya bahwa anggota (senior) GMKI, yang bila telah diterima pada suatu institusi atau perusahaan bisa “bersaing” dengan karyawan lain. Bahkan dalam banyak kasus, anggota GMKI cukup menonjol. Karena pada waktu aktif di GMKI telah ditempa dengan berbagai faktor: insight (spiritualitas), kepemimpinan, ketrampilan manajerial, problem solving, dll. Bahkan kemampuan bertahan dalam kondisi susah dan semangat berjuang, sudah didapatkan ketika aktif di GMKI. Istilah atau sebutan untuk kemampun dan karakter seperti ini adalah complementary university.

Akan tetapi bila menggunakan persyaratan atau indikator rekrutmen adalah IP (index prestasi) dan bahasa Inggiris, tidak jarang anggota keteteran. Kemampuan membagi waktu antara intra kurikuler dan esktra kurikuler, menyebabkan banyak anggota GMKI memiliki IP sedang (moderate) dalam skala 0-4.

Karena itu disamping memperbaiki upaya memenuhi persyaratan seleksi (IP dan bahasa Inggiris), ada baiknya bila anggota juga dibekali dengan tips dan tricks bila “bertarung” dalam seleksi masuk dunia kerja. Lokakarya ini dimaksudkan untuk itu. (***)

Sistem, Bukan Individu

Jakarta – Untuk menata dan mengembangkan lembaga menjadi organisasi modern, penataan sistem menjadi keharusan. Sistem yang tertata baik, organisasi dapat bertahan terhadap perubahan lingkungan organisasi, baik internal maupun eksternal.

Sebaliknya kalau disandarkan kepada individu, organisasi sangat mudah rapuh. Memang betul, pada periode tertentu, dengan ketokohan dan “kebaikan” individu, harapan untuk pengembangan organisasi dapat diwujudkan, apalagi untuk organisasi yang masih “muda”. Akan tetapi ketika ketokohan itu memudar–yang tentunya terjadi secara alamiah–atau terjadi pergantian ketokohan (pemimpin), harapan pengembangan menjadi kontra-produktif.

Dengan individu, juga rentan kepada intervensi- kepentingan dan subyektivitas. Bila ada perbedaan pendapat, yang melibatkan tokoh, unsur subyektifitas tidak dapat dielakkan. Pelampiasan subyektifitas diarahkan kepada organisasi, walau diungkap dengan segala macam pembenaran dan rasionalitas. Hal-hal yang sudah dibangun dengan baik, kemungkinan kembali pada keadaan mula-mula bisa saja terjadi. Kemandirian organisasi karena ketiadaan sistem, menimbulkan ketergantungan.

Karena itu, untuk membangun organisasi secara modern: akuntabel, transparan, dapat dipercaya, sistem itu sangat penting dan strategis. Inilah yang menjadi acuan dan pedoman bersama. Era sekarang adalah transformasi melalui sistem, bukan ketergantungan individual. (***)

Putusan Prita Bersalah oleh MA: Tidak-konsisten Putusan Pidana dan Perdata

Jakarta – MA memutus bersalah Prita Mulyasari yang dituduh mencemarkan nama baik RS Omni Internasional, Serpong, Tangerang.

Putusan pidana ini bertolak belakang dengan putusan Perdata yang dimenangkan Prita. Kasus ini pernah menjadi perhatian publik, yang mampu menggerakan “gerakan-sosial” pengumpulan Koin untuk Prita, berjumlah total Rp 800 juta rupiah.

Kasus pidana ini bermula dari keluhan Prita terhadap pelayanan yang diberikan RS Omni terhadap salah seorang anggota keluarga. Keluhan ini disampaikan melalui email. Keluhan ini oleh pihak RS dianggap sebagai pencemaran nama baik, dan diajukan ke pengadilan.

Oleh PN Tangerang Selatan pengaduan ini tidak terbukti sebagai pencemaran nama baik. Dan karena itu Prita di vonis bebas. Disamping itu, pihak RS juga melaporkan secara perdata, yang juga oleh pengadilan yang sama, tetap memenangkan Prita.

Terhadap putusan ini, baik pidana maupun perdata, pihak kejaksaan mengajukan kasasi ke MA. Untuk kasus perdata, tetap dimenangkan Prita, akan tetapi untuk pidana, pihak MA memutuskan lain. Prita dinyatakan bersalah.

Keputusan berbeda ini menimbulkan persoalan ketidak-pastian keadilan bagi masyarakat, khususnya Prita dan keluarganya. Keputusan ini dikeluarkan oleh lembaga yang sama, sebagai benteng akhir keadilan, tetapi hasilnya berbeda. Tentunya ini mengecewakan. Karena itu bisa mengundang penafsiran bermacam-macam (bahkan mungkin di luar koridor hukum) terhadap penegakan hukum di Indonesia bila tidak pembenahan terhadap institusi pengadilan kita. (***)

Wacana Organisasi Masyarakat Nias Barat

Jakarta – Dewasa ini hangat dibicarakan wadah yang mempersatukan masyarakat Nias Barat, khususnya di Jabodetabek. Bagi penggagas gagasan ini mengemukakan argumentasi bahwa daerah Nias Barat salah satu daerah paling miskin dari daerah otonomi baru di Indonesia. Masyarakat baik di daerah Nias maupun di perantauan memiliki potensi besar akan tetapi belum diorganisasikan dengan baik agar menjadi “kekuatan” mengurangi atau menanggulangi kemiskinan dan keterbelakangan selama ini.

Read more

Follow

Get every new post delivered to your Inbox.

Join 89 other followers